Upaya Buruh Menaikkan UMP dan Buruknya Iklim Investasi di Indonesia

a

Masih ingat di kepala Kita mengenai protes buruh yang berlangsung beberapa bulan yang lalu, yang menghasilkan ditetapkannya penambahan upah sebesar Rp. 700.000 sehingga menjadi sebesar Rp2.299.860 untuk provinsi DKI Jakarta, akhir-akhir ini buruh juga menuntut kenaikan upah sebesar Rp. 3,7 juta rupiah untuk provinsi DKI Jakarta. Upah buruh memang tidak akan bisa diselesaikan saat penilaian KHL  (Kebutuhan Hidup Layak), yang menjadi acuan untuk menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi), dirasakan tidak adil oleh buruh yang menggunakan 84 kriteria penilaian, sedangkan dewan pengupahan yang menetapkan KHL hanya mencakup 60 kriteria saja. Sebenarnya buruh tidak perlu melakukan demonstrasi dijalan, serikat buruh telah menjadi bagian dari dewan pengupahan dimana dewan pengupahan itu sendiri terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur pemerintahan, pengusaha dan unsur serikat buruh. Sehingga serikat buruh dapat memberikan masukkan kepada perwakilan serikat buru yang terdapat di dewan pengupahan agar melakukan negosiasi untuk menaikkan KHL yang menjadi acuan dasar UMP. Yahh, tapi yang namanya demokrasi tetap harus Kita hargai, walaupun sebenarnya langkah demokrasi tidak harus turun ke jalan melainkan dapat ditempuh melalui kegiatan konsolidasi pertemuan dewan pengupahan. Aksi demonstrasi ini kemungkinan terjadi karena adanya beberapa organisasi buruh yang tidak sejalan dengan serikat buruh yang mewakili mereka, sehingga mereka harus turun ke jalan untuk mendapatkan perhatian publik dan pengusaha.

Ancaman buruh yang akan melakukan mogok kerja tanggal 30 oktober -1 november 2013 pun ditanggapi oleh para pengusaha dengan adanya pernyataan keberatan jika pengusaha menaikkan upah buruh. Bahkan menurut koran Sindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa saat ini terdapat 100 perusahaan yang siap hengkang dari jabodetabek apabila buruh tetap melakukan demonstrasi dan menuntut kenaikan upah sebesar Rp. 3,7 juta rupiah. Hmmmm… 100 perusahaan akan hengkang dari jabodetabek, bisa jadi ini merupakan peluang bagi daerah tertinggal lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan daerah apabila mereka pindah ke daerah, tapi apa semudah itu ? Tidak !, untuk melakukan perpindahan pabrik, pengusaha harus melakukan banyak hal termasuk perijinan, pembebasan lahan, pelatihan karyawan baru, dan tentunya strategi proses pendistribusian yang harus memilih daerah yang tepat seperti adanya akses jalan darat, udara, dan laut yang berdekatan, bisa jadi pindah ke semarang :), tapi kalau pindah ke daerah, kabar baiknya adalah pendapatan daerah merata, tidak berkonsentrasi di Jakarta saja. Perpindahan pabrik ini tentunya juga akan menyedot banyak pengeluaran serta waktu yang terbuang. Hmmm, semakin pelik ya kondisi pengusaha di Indonesia. Kalau saja perusahaan Internasional, mereka bisa mengancam akan pindah ke negara tetangga yang kondisinya lebih kondusif, sebut saja Thailand dan Vietnam.

Ketakutan akan tidak adanya investor asing yang menanamkan modal di Indonesia, bukannya tidak ada alasan, bukan hanya upah buruh yang menjadi faktor, tetapi kemudahaan dalam berbisnis di Indonesia pun perlu dibenahi. Tentu saja ini adalah pekerjaan dari pemerintah. Menurut Litbang “Kompas”, diolah dari laman Doing Business 2014 (World Bank) yang dicetak di harian Kompas tanggal 30 oktober 2013 halaman 1 menyatakan bahwa peringkat kemudahan berbisinis di Indonesia tahun 2014 berada pada peringkat 120 jauh dibawah vietnam dan thailan yang berada diposisi 99 dan18. Hmmmm, pantess kalau mereka lebih ingin mendirikan pabrik di thailand.

Yakkk ditengah-tengah banyak nya problema di negeri ini, apa yang bisa Kita sarankan untuk membangun kepentingan bangsa ? saran Saya adalah sebagai berikut kepada pemerintah:

  1. Reformasi birokrasi harus dijalankan. Meningkatkan mutu layanan bagi investor, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
  2. Menjamin tidak ada penyalahgunaan wewenang dari penjabat yang terkait dengan adanya penegakan hukum dari oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi.
  3. Meningkatkan infrastruktur di daerah selain Jakarta, seperti infrastruktur jalan darat, udara, dan laut, sehingga pengusaha dapat memiliki opsi untuk membangun pabrik di daerah lain.

Mungkin sebagai penutup, ada artikel menarik mengenai Kisah supir taksi yang dengan gaji pensiunan 3 juta perbulan dapat menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, simak kisahnya di sini : http://id.berita.yahoo.com/kisah-supir-taksi-dan-kecukupan-finansial-110903254.html

Salam Jaya untuk Indonesia !!! Merdekaaa !!!!

About these ads
Tagged , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: